Tribunnews.com - Thursday, June 21, 2012 11:55 pm
net
Setya Novanto
Other News
- Denny Indrayana: Indonesia away from the State Failure
- Reasonable Indonesia Country Team Placed Failed
- Declaration-Nojeng Burhanuddin Postponed to Monday
- Evidence of failure to state Failed Regime SBY-Boediono
- Suggest JK Fixed South Sulawesi Golkar candidates in Rapimnas
- Indonesia Country Governance Fails Due messy
"I regard it as an early warning to be more vigilant. Think of it as a mirror to clean up the country," said Setya, Thursday (06/21/2012).
According Setya, revamping was done by the state must be present to guarantee citizens' rights to basic needs, ensuring safety for all groups, eliminate discrimination, and accelerate the equity between citizens, between regions and between regions.
In the economic sector, the government should raise the economy pertumbuahan 6.5 percent to 7 percent and the maximum inflation pressure.
In the legal sector, the government can no longer do nullifying the phenomenon of violence, social injustice and abuse of power. "The government should also improve the service functions of institutions and law enforcement agencies in order to serve and protect all citizens," he explained.
Golkar Party's treasurer warned that Indonesia's economic growth has recently reached 6.3 percent from 6.5 percent in APBNP targets in 2011, the trade deficit in April had reached 650 billion U.S. Dollars, the limitation of fuel (fuel oil) is not running thus exceeded the quota of subsidized fuel, and oil lifting Indonesia far below the target, which is approximately 900 barrels per day.
"Of the 40 million KL (kilo liters) swelled to about 43 million KL thus increasing energy subsidies," he concluded.
Related News:
Country Reports on Human Rights Practices Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
Indonesian:
Indonesia Negara Gagal, Golkar: 'Warning' Buat Pemerintah
Tribunnews.com - Kamis, 21 Juni 2012 11:55 WIB
net
Setya Novanto
Berita Lainnya
- Denny Indrayana: Indonesia Menjauh dari Negara Gagal
- Wajar Indonesia Ditempatkan Kelompok Negara Gagal
- Deklarasi Burhanuddin-Nojeng Ditunda hingga Senin
- Negara Gagal Bukti Kegagalan Rezim SBY-Boediono
- Golkar Sulsel Tetap Usulkan JK Capres di Rapimnas
- Indonesia Negara Gagal Karena Tata Kelola Carut Marut
"Saya menganggap itu sebagai peringatan dini untuk lebih waspada. Anggap saja itu sebagai cermin agar negara berbenah," kata Setya, Kamis (21/6/2012).
Menurut Setya, pembenahan itu dilakukan dengan cara negara harus hadir untuk menjamin hak-hak warga negara terhadap kebutuhan dasar, menjamin rasa aman untuk semua kelompok, menghilangkan diskriminasi, dan mempercepat pemerataan antarwarga, antardaerah, dan antarwilayah.
Di sektor ekonomi, pemerintah harus menaikkan pertumbuahan ekonomi 6,5 persen ke 7 persen dan menekan secara maksimal inflasi.
Di sektor hukum, pemerintah tidak boleh lagi melakukan pembiaran atas fenomena kekerasan, ketimpangan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan. "Pemerintah juga harus meningkatkan fungsi institusi pelayanan dan lembaga penegak hukum agar dapat melayani dan mengayomi seluruh warga," jelasnya.
Bendahara Umum Partai Golkar itu mengingatkan, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini baru mencapai 6,3 persen dari target 6,5 persen dalam APBNP 2011, defisit perdagangan pada April sudah mencapai 650 miliar Dolar Amerika Serikat, pembatasan BBM (Bahan Bakar Minyak) tidak berjalan sehingga kuota BBM bersubsidi terlampaui, dan lifting minyak Indonesia jauh di bawah target, yakni kurang lebih 900 barel per hari saja.
"Dari 40 juta KL (kilo liter) membengkak menjadi sekitar 43 juta KL sehingga meningkatkan subsidi energi," pungkasnya.
Berita Terkait:
Negara Laporan Praktek Hak Asasi Manusia Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Perburuhan
http://souisapaul81.blogspot.com.au/2012/06/country-reports-on-human-rights.html
No comments:
Post a Comment